Jarang-jarang sekali kita dapat membaca Goenawan Mohamad dari bahasa langsungnya. Apatah lagi untuk diterbitkan di Malaysia. Padahal, sosok ini wajar saja ditempatkan antara tokoh kebudayaan yang penting dalam sejarah moden Nusantara. Tentu saja, Goenawan adalah seorang budayawan tersohor, yang saban minggu, dan sudah berpuloh-puloh tahun, terus-menerus menulis di Catatan Pinggir. Tulisannya merentangi ragam subjek, dari hal-hal kefalsafahan hingga hal-hal keseharian. Namun, selain terkenal sebagai kepenulisan, ia juga adalah bahagian dari saksi hidup dalam pertarungan kebudayaan Indonesia, sejak dari awal-awal penubuhan negara merah-puteh itu lagi. Justeru, menyedari betapa pentingnya untuk merakamkan pandangannya tentang kebudayaan, kesenian, serta kesusasteraan, maka Aqil Fithri dan Ammar Gazali telah berkesempatan untuk menemubualnya di Salihara. Berikut adalah rangkumannya:

Sutan Takdir Alisjahbana dalam “Values As Integrating Vorces in Personality, Society and Culture” (1974) ada mengemukakan kata budaya, yang berakar dari kata “budi” dan “daya”. Sebagai seorang seniman, budayawan, dan turut terlibat dalam pergolakan kebudayaan Indonesia, bagaimana anda melihat pengertian dari kata “budaya” ini. Apakah kata “budaya” punya kesejajarannya dengan kata ‘culture”?

Soalan yang bagus, karena saya sebetulnya sedang berfikir mengenai pekara itu. Kalau Sutan Takdir Alisjahbana itu memperkenalkan “budi dan daya,” maka saya pula adalah “usaha” (effort). Kata “budi” saya tak tahu. Mungkin ertinya rasio. Tapi, apakah ini bererti termasuk pengalaman tubuh juga, bukan hanya rasio? Saya tak tahu. Namun ada pengungkapan makna “budaya” lain yang mungkin lebih tepat, iaitu dari kata, “cultivate”, mengolah tanah, yang itu lebih dekat kepada agrarian. Juga dalam bahasa Indonesia, atau saya kira bahasa Melayu juga, budi dan daya itu bererti membudi-dayakan tanaman. Jadi saya sebetulnya lebih dekat ke arah “cultivate”, ketimbang ke arah “reason”. Karena, menurut saya, itu sangat idealistis, sebab di situ fikiran yang menentukan keadaan. Dalam soal ini, saya lebih kepada materialistis, di mana keadaan memberikan bentuk pada pengalaman, ertinya kepada pengalaman tubuh, juga kepada pengalaman dalam sejarah, sehingga membentuk pemikiran. Jadi, manusia itu berada dalam ruang dan waktu tertentu, tapi sanggup melepasi ruang dan waktu tersebut. Kalau kelompok materialis yang fundamentalis itu menulis bahawa materi itu menentukan segala-galanya. Ini menurut saya seolah tak ada transendensi. Seolah semuanya imanen. Saya ingat baru-baru ini ada buku Terry Eagleton dari Edinburgh, On Evil. Ia adalah seorang materialis yang memberikan dua pengertian transendensi. Pertama, transedensi yang horizontal, dan kedua transendisi yang vertikal. Dan yang vertikal, itu yang mungkin dimaksudkan oleh Takdir, iaitu “reason” yang menentukan usaha. Bagi saya sebaleknya, di mana usaha menentukan “reason”. Jadi, bukannya “saya berfikir maka saya ada.” Tapi, “saya ada maka saya berfikir.” Sebab, menurut saya, berfikir itu datang dari pengalaman kita. Itu sebetulnya persoalan saya dengan pandangan Takdir. Jadi, pengertian budi dan daya, jelas membuatkan reason itu terbatas. Sebab budi tak datang dengan sendirinya. Tapi budi itu datang dari ruang dan sejarah.

Kalau begitu, apakah anda seorang empiris dalam melihat persoalan budaya ini?

Lebih dari empiris, saya kira. Ini karena pengalaman saya adalah lebih kepada pragmatis, dalam erti bahwa bukan keputusan yang memberikan nilai kepada semuanya, atau juga, bukan buah kerja memberikan nilai kepada semuanya. Tapi pragmatis saya ini adalah dalam erti, pada mulanya adalah tindakan.  Maknanya, pada mulanya adalah tindakan dalam konteks ruang dan waktu, dan dengan ini kita mengembangkan fikiran kita.

Kalau dalam pengalaman Malaysia, sering saja budaya itu ditempatkan sebagai sebuah masa lalu, sebuah ruang dan waktu yang lalu. Apakah memang budaya hanya untuk ruang dan waktu masa lalu semata?

Di Indonesia juga ada persepsi demikian. Karena orang selalu menyatakan bahawa budaya adakah kesenian. Dan, kesenian menurut mereka adalah seperti tari Bali, angklong, batik, dll. Kalau kita lihat pemerintah Indonesia, mereka sering mengirim misi kebudayaan, dan itu lazimnya adalah seni tradisional. Itu sama-sama dangkal, sama ada Malaysia atau Indonesia.

Justeru, bagaimana sebetulnya pengalaman wacana kebudayaan di Indonesia?

Sebetulnya, di Indonesia, dari sebelum kemerdekaan, ada suatu wacana yang kuat dari kaum nasionalis yang justru merelatifkan kebudayaan lama. Mithalnya, Sutan Takdir Alisjahbana adalah salah seorang dari mereka yang percaya dengan hal ini. Tapi bukan hanya Takdir saja.Ada juga Tan Malaka, yang menyatakan bahawa ketimuran itu nonsens, ketimuran itu mistik. “Zaman sekarang,” kata Tan Malaka, “adalah zaman reason, teknologi, dsb.” Ini merupakan pola yang umum ketika itu. Begitu juga Soekarno. Ia malah menolak orang-orang yang memuja “old culture”, kebudayaan lama. Jadi, hampir persis apa yang telah dikatakan oleh Takdir, “jangan hanya membanggakan Prambanan, Negarakertagama, dll.” Kemudian, Mohammad Hatta juga demikian. Hatta menyatakan bahawa kita adalah bagian dari dunia modern. Tapi ada pemikir nasionalis Indonesia, yang berpengaruh pada pemikiran kemudian, justru meragukan itu. Mereka meragukan Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Takdir, Sjahrir, seterusnya angkatan tersebut. Jadi, ada nasionalis yang cuba mencari akar ke dalam kebudayaan lama.  Ini dimulai dari Raden Ajeng Kartini. Ia ingin ke Eropa, walaupun selalu ada ambivalensi antara menuju ke Eropa, dengan ketakutan pada modernitas. Dua hal ini selalu ada. Bahkan jangan lupa para pemikir itu, yang pada saat yang sama menentang kebudayaan lama saja, serta pada saat yang sama juga menentang feudalisme. Mereka ini telah dipengaruhi oleh Marxisme. Ini termasuk Soekarno, Sjahrir, dan hampir semuanya, kecuali Takdir. Tapi antara Marxisme dengan modernitas, itu lain. Malah, Pramoedya Ananta Toer juga demikian. Kalau kita membaca Pram, di dalam Pemburuan, ada seorang tokoh yang bersembunyi dari dikejar pasukan Jepang. Dan dalam catatan Pram menunjukkan kepentingan teknologi di situ. Jadi, Pram juga percaya begitu. Malah, dalam catatan Pulau Buru, dan Nyanyi Sunyi Bisu, Pram turut mengatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman rasio. Maka, menurut saya, sama ada Marxisme dan modernis itu sama saja.

Apakah ketika itu, selain Sutan Takdir Alisjahbana, ada tokoh yang berbeda dengan gelombang Marxisme ini?

Yang agak berbeda adalah Sanusi Pane. Ia kembali pada apa yang diasumsikan sebagai tradisi. Sanusi Pane itu memang sejak mula, seperti juga Muhammad Yamin, itu terpengaruh dengan teosofi, dari India, dari Krishnamurti. Di Indonesia waktu itu sangat umum bagi kaum intelektual menganut teosofi. Mengapa? Karena teosofi itu mempunyai aura, atau simbol-simbol timur, India, Hindu, pra-moden, yang tak kalah luhur ketimbang barat. Pada saat yang sama, selain memberikan orang di timur semacam “self-respect”, bahwa kita tak bodoh, yang kononnya kita tak punya tandingan dari barat. Satu hal lagi, teosofi juga mengatasi sektarianisme dalam agama. Karena, yang penting adalah Tuhan. Dan agama-agama itu semacam sekte semata. Juga semacam kaum teis di Eropa. Tapi, teosofi lebih diberi warna-warna dari India. Di sini, Sanusi Pane, kalau lihat puisinya, berbicara mengenai candi Prambanan, yang kadang-kadang sangat Buddhistik, dan ia pernah pergi ke India hingga mengukuhkan lagi kepercayaannya bahwa timur akhirnya akan mengalahkan barat. Tapi masalahnya adalah, ketika Jepun datang, maka Sanusi Pane lalu terpesona hingga ia berkerjasama dengan Jepun. Ia menjadi ketua pusat kebudayaan propaganda Jepun. Memang orang-orang nasionalis juga berkerjasama dengan Jepun. Tapi berbedanya dengan Sanusi Pane, orang-orang nasionalis ini seperti Usmar Ismail, Cornel Simanjuntak, itu hanya membangunkan kebudayaan sebagai alat propaganda Indonesia. Sebab dalam pusat kebudayaan yang merek dirikan itu disediakan cara membuat filem, teater, poster, yang sekadar membangkitkan semangat nasionalisme. Apatah lagi, ketika dalam militer, semangat yang sama juga dipakai. Ini yang dilatih oleh Jepun, dan kemudian jadi tentara pasca 1945. Tapi Sanusi Pane percaya pada ketimuran Jepun. Tak hanya Sanusi Pane saja, tapi juga di kalangan pemikir politik Indonesia yang menentang demokrasi. Kalau saya boleh lanjutkan, menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Augustus 1945, yang waktu itu memang belum tahu kapan mahu merdeka, ternyata sudah disiapkan satu panitia kemerdekaan. Di situ ada 40 orang yang dari pergerakan nasionalis, yang mana mereka berjumpa, berdebat mengenai dasar-dasar negara. Nah, menarik sekali waktu itu, ada masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika itu, Hatta yang mengusulkan HAM. Ini karena pengalaman di Eropah, negara akan selalunya menindas HAM. Tapi, ada juga yang mengusulkan lakukan seperti Jepun saja. Bererti, argumen mereka kalau kita terima HAM, maka kita semacam tak percaya pada negara. Bagi idealogi Jepun, bahwa negara adalah bapa dalam keluarga. “You don’t challenge your father”. Nah, orang Indonesia waktu itu belum tahu bahwa negara yang akan mereka bangun juga sebetulnya mampu menindas bangsanya sendiri. Negara yang masa itu maseh bercita-cita luhur, maseh bersangka baik. Kemudian bangsa Indonesia ini baru belajar setelah ditindas oleh Soekarno, Soeharto, dan seterusnya. Apapun, wacana masa itu kembali lagi kepada masalah budaya ketimuran, di mana Sanusi Pane dari kalangan intelektualnya bersikap beda. Adalagi yang lain, seperti Ki Hadjar Dewantara. Tapi ia agak berbeda. Nah, Ki Hadjar yang waktu muda sangat radikal, dan jelang tua, jadi konservatif, yang kembali kepada kebudayaan daerah, yang dianggapnya telah membentuk kebudayaan nasional. Bagi Ki Hadjar yang dirumuskannya adalah kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Masalahnya, Ki Hadjar tak mempersoalkan siapa yang menunjukkan bahwa ini puncak, atau ini bukan. Bagaimana itu bisa terjadi, itu kalau di Jogja, dan di Solo, yang menentang adalah dari istana. Tapi tak semua orang sefaham dengan itu. Tak semua karya-karya kreatif datang dari istana, bahkan yang dari sana bisa membekukan kebudayaan daerah itu sendiri. Dalam soal ini, Ki Hadjar sangat konservatif dan statik, sebab percaya bahwa puncak-puncak itu tetap ada, yang terus abadi, dan tak pernah merupakan hasil pergulatan politik dan sosial, atau dari satu pergulatan dalam lingkungan kebudayaan tertentu. Jadi, kalau kita bertandang ke Taman Mini, itu ada kelanjutan dari puncak-puncak yang dimaksudkan Ki Hadjar yang diterima, dari kalangan elit politik Indonesia. Kalau pernah ke Taman Mini, saya belum pernah sebab saya pernah bersumpah bahwa saya takkan ke sana sepanjang pemerintahan Soeharto. Tapi, sekarang Soeharto sudah meninggal, maka sumpah itu boleh diubah (ketawa). Di Taman Mini itu, ada rumah Jogja, Aceh, Minangkabau, dll. Jadi setiap daerah itu diwakili satu rumah. Mithalnya rumah Minangkabau, adalah untuk Padang. Nah, persoalannya, bagaimana dengan Nias? Nias itu termasuk dalam daerah Padang. Tapi itu tak ditampilkan. Kalau Jogja, itu diwakili oleh rumah Joglo. Tapi bagaimana rumah di Kudus? Rumah di Kudus itu secara arsitektur sama sekali berbeda. Jadi, dengan kata lain, itu juga sebagai puncak-puncak kebudayaan yang mewakili daerah Jogja. Tapi itu ada sebuah represi terhadap yang di bawah, bahwa yang dianggap sebagai bukan puncak, bukan majoriti, yang lemah, dan yang miskin.

Bukankah ini juga sebetulnya adalah persoalan antara tradisi dan moderniti. Ketika moderniti (dengan agenda kategorisasi, sistematisasi, dll) datang, maka itu akan berbenturan dengan tradisi. Bagaimanakah untuk kita bersikap di antara dua kubu ini?

Sebetulnya, kita selalu mengkombinasikan dua hal tersebut setiap hari. Kita itu berada di sini, dan sekarang ini, dan itu bukan pada tradisi murni lagi. Dan kalau lihat penari-penari tradisi di Jogja, Solo, dll, mereka juga mendapatkan sumber-sumber artistik baru dari kesenian moden. Jadi hanya dalam teori, hanya dalam idealogi, hanya di kalangan establishmen lama, dikotomi itu ada dengan tegas. Namun dalam hidup sehari-hari itu terjadi bahwa adanya kombinasi. Ini karena kita hidup dengan satu tantangan setiap hari. Tantangan kita jawab sebagai orang hari ini. Tapi orang hari ini tak bisa turun dari langit. Seperti yang saya katakan tadi, itu terhasil dari pengalaman sejarah. Dalam pengalaman sejarah ini, ada sisa-sisa, ada segmen-segmen.

Bagaimana pula dengan persoalan budaya dengan negara. Apakah budaya harus dimilik-negarakan juga. Sebab, tampaknya Malaysia-Indonesia sering terjebak dalam soal keaslian budaya bahwa itu adalah milik mereka mutlak.

Bagi saya itu debat yang agak bodoh. Ini karena, pertama, kebudayaan selalu melintasi batas. Sebab batas itu lebih belakangan dari budaya. Kemudian batas itu mandeg, berhenti, tiada lagi inersia. Tapi, budaya pula adalah kreatif terus. Jadi,  mithalnya ada orang Indonesia yang mengeluh Tari Pendet dirompak. So what? Siapa yang punya hakcipta terhadap kebudayaan ini? Tak ada. Jadi itu hanya sentimen yang lahir belakangan. Hanya, memang kalau itu telah dieksploitasi oleh politik kedua belah pihak. Atau menjadi komersial, seperti mithalnya Malaysia menggunakan Tari Pendet untuk promosi parawisata di Malaysia. Dan Indonesia seperti merasa marah. Tapi, itu bukan berkaitan dengan kebudayaan. Itu adalah persoalan perdagangan. Nah, sedihnya, orang menyalah, dan melihat pengalaman kreasi hanya dengan kepentingan komersial, dan politik.

Indonesia, barangkali adalah negara yang persis komunitarian. Maka, persoalan di sini, adakah dengan adanya sebuah kebudayaan nasional, maka itu akan terus mematikan kebudayaan-kebudayaan lokal?

Tak mungkin. Siapa yang mampu mematikan kebudayan itu? Pemerintah yang paling kuat pun tak mampu. Mustahil. Jadi, seandainya ada ambisi, keinginan dari suatu kekuasan untuk mengekang kebebasan kreatif individu, atau ekspresi kebudayaan lokal, itu sebetulnya mustahil tercapai. Ini takkan berhasil. Sebagai contoh, di China, Uni Soviet di zaman Stalin, ternyata ada usaha untuk menindas ekspresi sastera. Tapi, tak berhasil. Kita tahu di masa Joseph Stalin ada doktrin, realisme sosialis yang didukung oleh pemisar kebudayaan ketika 1932, iaitu Andrei Zhdanov. Dalam doktrin itu, semuanya dirumuskan. Tapi, akhirnya, para sastrawan, seniman, yang menyatakan itu hanya doktrin yang bermutu rendah. Dan, pada tahun 1950-an, begitu Stalin meninggal dunia, maka doktrin itu bubar. Lalu, tumbuhlah, di masa seterusnya, apa yang disebut sebagai ais yang mencair. Ada sebuah novel dari seorang pengarang Russia, yang mengambarkan iceberg yang mencair, yang berjudulnya demikian, yang mencirikan kebudayaan yang dikekang oleh Stalin dalam bidang pemikiran dan artistik. Jadi, usaha untuk menindas dengan sedemikian rupa akan berdepan kegagalan. Malah, korbannya banyak. Di China juga berlaku hal yang sama.

Justeru, adakah ini bermakna setiap reformasi politik harus dimulakan dengan reformasi budaya dulu?

Tak perlu. Tapi, bahwa reformasi politik harus mengakui batas-batasnya sendiri. Jadi tak perlu. Nah, ini kita lihat di Iran, di mana regim Khomeini, lantaran bersendikan agama, dan agama itu adalah didukung Tuhan, maka itu seolah mampu menjangkau semua orang. Tapi hasilnya tak begitu. Selalu ada usaha pembebasan, di mana ada yang luput dari cengkaman diktator, atau dari pemerintah regim yang ada. Kita lihat filem-filem Iran yang berkualitas lari dari negerinya sendiri.

Tapi, nanti dulu, bukankah agama punya kemampuan untuk melakukan totalitas?

Tidak. Kalau Tuhan mahu, semuanya bisa; semua bisa jadi alim, dan syurga serta neraka tak perlu lagi. Tapi agama sendiri adalah beroperasi di dalam dunia yang terbatas; dalam dunia yang tak dimaksudkan untuk sempurna. Kalau agama berasumsi mampu membuat baik bagi semuanya, maka ia menentang dirinya sendiri. Hanya saja, agama harus menganggap bahwa dunia tak sempurna. Saya kira Tuhan menghendaki demikian. Sebab, apa sukarnya untuk Tuhan menjadikan semuanya adalah muslim, yang baik, shalat tepat waktu, dll. Itu bukanlah pekerjaan sukar buat Tuhan. Tapi Tuhan tak maksudkan demikian. Ini karena Tuhan mahu berikan kemerdekaan dan kehendak-bebas pada manusia.

Secara praktisnya, Indonesia punya banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa daerah, dll. Dalam soal totalitas ini, apakah memang harus diselaraskan semua perbedaan ini dalam sebuah kebudayaan nasional, sebuah negara-bangsa?

Itukan mustahil juga. Siapa yang ada autoriti untuk menyelaraskan? Bagaimana penentuannya? Bagaimana struktur kuasanya? Bagaimana ada birokrasi untuk menyelaraskan?

Mudahnya, mari kita bayangkan saja: andaikan anda Presiden Indonesia, bagaimana dasar kebudayaan anda?

Saya biarkan. Satu hal yang menolong Indonesia adalah bahasa. Sebab bahasa  Indonesia itu bisa menyatukan hampir semuanya. Kalau kita lihat, sebuah bencana di Halmahera, di Maluku Utara itu, orang ternyata bisa berbahasa Indonesia. Ertinya, ketika diwawancara, tak ada masalah komunikasi. Kalau saya ke Papua, tak ada masalah sama sekali. Kita bisa berkomunikasi. Itu sangat menolong. Berbeda denganIndia, malah mungkin juga berbeda dengan Amerika, yang ada Spanish. Mengapa demikian? Nanti saya terangkan.

Mengapa nanti (ketawa)?

Sebab kita harus berbicara dulu soal apa yang disebut budaya daerah, karena itu adalah hal yang dipermasalahkan. Nah, apa itu budaya daerah? Itu adalah suatu budaya yang mewakili daerah. Tapi, daerah itu apa? Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan? Kalau dasar berfikir yang diwariskan oleh kolonialisme, daerah itu adalah satu provinsi mithalnya Jawa Tengah, itu dianggap sebagai satu kebudayaan. Sebetulnya itu nonsens, itu salah. Kalau kita ke Jawa Tengah, kita akan lihat, bahwa bahasa Jawa itu tak satu. Bermacam. Dan ada yang berbeda sangat jauh. Orang mengatakan bahasa Jawa adalah bahasa Jogja dan Solo. Tapi bahasanya itu berbeda dengan bahasa Banyu. Tapi pada Belanda, itu menunjukkan Banyu memakai bahasa yang berakar pada Solo dan Jogja. Sehingga sewaktu saya kecil, saya belajar bahasa Solo dan Jogja. Saya tak belajar bahasa Jawa Tengah, tempat kelahiran saya. Jadi apa itu bahasa dan kebudayaan daerah? Kalau pentadbiran, dari kerajaan, dari kolonial, itu dimaksudkan adalah provinsi, daerah. Namun, itu sebetulnya tak ada. Yang ada adalah kompleksiti, multipleksiti, yang tak henti-henti, tak habis-habis, bahkan di masing-masing daerah pun. Contoh paling bagus adalah makanan. Masakan Soto, dari kota-kota di Jawa Tengah, itu berbeda ramuannya. Soto di Kebumen, itu berbeda dengan soto yang lain. Jadi, soal kebudayaan daerah itu hal yang bisa dipermasalahkan. Di situlah maka kalau org bersikukuh tentang satu-satunya kebudayaan daerah, dan itu keliru, dan tak mungkin juga ada. Sebab orang di luar Solo dan Jogja, juga bisa menciptakan suatu kebudayaan lain, berekspresi cara lain, dan itu tak bisa dicegah oleh siapapun. Lalu bererti yang disebut kebudayaan daerah selama ini, itu dikaitkan dengan regional administrasi, dan itu akan cair. Nah, dari situ kita mengatakan bahwa, kebudayaan nasional tak terdiri dari kebudayaan daerah. Manakala kebudayaan daerah tak harus menopang kebudayaan nasional. Sebab tak ada kebudayaan daerah.  Maka, itu bererti juga, tak ada kebudayaan nasional. Yang ada hanya on going creativity.

Maka, apakah minoritas sendiri yang membentuk, malah membangunkan kebudayaan mereka?

Persis, begitu. Dan itu yang menurut saya. Lalu bagaimana untuk menyatukan dalam negara-bangsa? Seperti yang saya katakan, di Indonesia itu dibantu dengan bahasa. Selain itu, ada juga konsep kewarganegaraan. Jadi, sejak di zaman tahun 1925 lagi, para pemikir nasionalis Indonesia, –bahkan sebelum Hatta lagi– seperti Tjipto Mangoenkoesoemo, serta Douwes Dekker, seorang keturunan Belanda yang bergabung dengan Partai Nasional, yang mana mereka menyatakan bahwa kebudayaan nasional kita tak ditentukan oleh asal-usul serta oleh kebudayaan daerah, tapi komitmen kita kepada nasion. Kita harus sadar bahwa nasion waktu itu diertikan sebagai berhadapan dengan Belanda. Namun, tentu saja, di zaman sekarang, saya kira asalnya negara-bangsa itu disatukan oleh simbol-simbol yang berdekatan. Itu yang melahirkan komitmen bersama. Tapi, zaman sekarang tak ada musuh. Maka yang saya perhatikan, soal negara-bangsa ini tak ada rumusnya. Sebab memang tak ada formula untuk menyatukan negara-bangsa ini.

Barangkali, dengan mengembalikan kebudayaan ini pada kelompok-kelompok minoritas, maka bukankah itu sejajar dengan gesaan kalangan pasca-moden, bahawa sulit untuk kita berpangku lagi pada cerita-cerita besar (grand narratives). Maka, apakah idea dari Habermas yang kritik kembali pada pascamoden itu juga gagal mempersatukan sebuah bangsa? Apakah Teori Diskursus, dengan konsep konsensus ini tak berlaku di sini?

Memang Teori Diskursus maseh mampu. Dan, Habermas tak sepenuhnya salah. Hanya satu hal, masalah dari Habermas, ia terlalu percaya pada akal budi, dan tak memperhitungkan bahwa di dalam tindakan komunikatif itu ada masalah dalam soal merebut kekuasaan.

Tapi, Habermas berangkat dari idea intersubjektivitas, yang mana ini dapat mengelak permainan subjektivitas?

Tapi, intersubjektivitas itukan dalam konteks sejarah dan sosial. Dan itu belum tentu setara. Jadi, itu hanya sebagai ideal. Sekadar normatif, itu bisa. Tapi, dalam prosesnya, itu harus melalui pergulatan politik juga, di mana ada pemberdayaan (empowerment), pertarungan (struggle), pertentangan (conflict), dll.

Achdiat Karta Mihardja Affandi Koesoema Amir Hamzah Ammar Gazali Aqil Fithri Cornel Simanjuntak Ernest Hemingway Goenawan Mohamad Indonesia Iran Joseph Stalin Khomeini Ki Hadjar Dewantara Liem Sioe Liong Mike Tyson Mochtar Lubis Mohammad Hatta Muhammad Yamin Nyanyi Sunyi Bisu Pablo Neruda Pramoedya Ananta Toer Pujangga Baru Pulau Buru Raden Ajeng Kartini Sanusi Pane Sjahrir Soekarno Soewardi Idris Sutan Takdir Alisjahbana Tan Malaka Terry Eagleton Toto Sudarto Bachtiar Usmar Ismail